sejarah negara malaysia

Sejarah Singkat Malaysia     

Menurut sejarah sejak tahun 900 Masehi di Jazirah Malaya telah berdiri beberapa kerajaan melayu yang berada dalam wilayah pengaruh kerajaan Sriwijaya. Pengaruh ini dilanjutkan oleh kerajaan Majapahit dan kerajaan Siam pada akhir abad ke-13. Pada abad 14 datanglah zaman kekemasan di jazirah malaya yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Melaka bersamaan dengan tersebarnya islam di wilayah tersebut. Pada tahun 1511 kerajaan Melaka ini dikuasai oleh Portugis dan digantikan oleh Belanda pada tahun 1641. Kemudian pada abad 18 Inggris datang dan mulai merebut pulau Pinang dari sultan Kedah dan singapura dari sultan Johor dan terakhir ia melakukan pertukaran wilayah jajahan dengan Belanda yakni, Melaka dengan Bengkulu. Dua tahun setelah itu Inggris berhasil menghimpun wilayah-wilayah diatas dalam satu wilayah kekuasaannya yaitu Straits Settlements (wilayah pemukiman selat melaka). Para sultan yang merasa khawatir akan besarnya pengaruh Inggris akhirnya terpaksa menandatangani Persetujuan Pangkor (1874) yang memberi wewenang kepada Inggris untuk bertindak sebagai penasihat sultan-sultan melayu. Pada tahun 1895 wilayah Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Pahang bergabung menjadi Federasi Negara-Negara Bagian Melayu atau Persekutuan Tanah Melayu. Selanjutnya pada tahun 1909, kerajaan Siam (Thailand) menyerahkan Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu kepada Inggris karena merasa masyarakat di wilayah tersebut lebih cocok bergabung dalam Persekutuan Tanah Melayu secara etnis. Setahun kemudian terjadi gelombang imigrasi besar dari Cina dan India akibat perkembangan ekonomi di wilayah melaka tersebut.
Rasa Nasionalisme sejatinya telah muncul sebelum Perang Dunia II yang mana mereka menentang pendudukan Jepang. Hal ini kemudian melahirkan UMNO ( United Malay National Organization) pada tahun 1946 dan sampai saat ini berkembang menjadi partai melayu paling kuat. Di tahun yang sama wilayah Serawak bergabung dalam wilayah jajahan Inggris. Setelah PD II jazirah malaya ini berada dibawah kepemimpinan Militer Inggris dan Straits Settlements dibubarkan. Otonomi pemerintahan di tangan sultan melayu mulai dirintis namun gagal, sehingga diadakanlah Federation of Malaya Agreement pada tahun 1948. Persetujuan ini dilakukan untuk memberi kekuasaan yang besar kepada Komisaris Tinggi dan Dewan Legislatif Federal bentukan Inggris. Undang-Undang Dasar baru berhasil dibuat pada tahun 1950 dan dua jabatan diatas menjadi Badan Eksekutif dan Badan Legislatif. Tujuh tahun kemudian tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1957, Inggris memberikan kemerdekaan kepada federasi Persekutuan Tanah Melayu dengan kepala negara pertama Tuanku Sir Abdul Rahmani bni almarhum Tuanku Muhammad.
Pada tanggal 11 Juli 1957 Undang-Undang Dasar untuk negara baru ini telah ditetapkan dan salah satu ketentuan pentingnya adalah bahwa kepala negara Persekutuan Tanah Melayu harus dipilih oleh sultan-sultan melayu diantara mereka. Di tahun yang sama negara ini juga diterima menjadi anggota PBB. Adapun rencana pembentukan negara Federasi Malaysia tercetus pada tahun 1961 dan meliputi daerah Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Gagasan ini ditentang oleh Soekarno, Presiden Indonesia yang menganggap bahwa ini merupakan proyek neokolonialisme Inggris yang akan membahayakan stabilitas Indonesia. Selain Indonesia, Filipina juga ikut menentang karena negara ini menganggap wilayah Sabah adalah milik sultan Sulu yang disewakan kepada Inggris. Akhirnya ketiga negara sepakat meminta sekjen PBB untuk menyelidiki keinginan rakyat di daerah-daerah diatas, apakah mereka setuju dengan pembentukan negara federasi atau tidak. Namun sebelum hasil survei diumumkan, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman telah mendandatangani dokumen persetujuan pembentukan negara Federasi Malaysia dengan Inggris pada tanggal 9 Juli 1963. Akhirnya Federasi Malaysia resmi terbentuk pada tanggal 16 September 1963 dengan anggota diatas minus Brunei. Namun dua tahun kemudian Singapura melepaskan diri dari federasi dan berdiri sendiri sebagai negara merdeka.